Pemkab Kediri Komitmen Tingkatkan Integritas Tata Kelola Keuangan Daerah

Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola audit laporan keuangan daerah

Kediri, Memo
Pasca menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri semakin berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola audit laporan keuangan daerah yang berintegritas.

Hal itu disampaikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dalam kegiatan penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur.

“Hari ini saya mewakili Mas Bup (Bupati Hanindhito) menyerahkan LKPD Unaudited 2023 secara serentak kepada BPK Jatim atas penggunaan anggaran 2023,” kata wakil bupati yang akrab disapa Dewi itu, di Kantor BPK Jatim, Selasa (5/3/2024).

Diterangkan Dewi, laporan keuangan daerah yang berisikan seluruh kegiatan pemerintahan diharapkan mampu membangun perubahan positif regulasi sesuai regulasi yang ditetapkan. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kediri.

Terlebih audit laporan kegiatan yang disusun secara akuntabel, juga tak lepas untuk perwujudan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan bagi dalam penyusunan program di tahun-tahun berikutnya.

“Kami berharap anggaran yang digunakan sudah tepat, efektif, efisien dan tentunya sesuai kebutuhan di Kabupaten Kediri. Sehingga akan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali,” harapnya.

Terpisah, harapan itu menyusul pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, bahwa pihaknya secara khusus mendorong seluruh kepala daerah baik bupati dan walikota serta Pj bupati dan Pj walikota supaya bersinergi mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan target sasaran dan dampaknya. ( Adv/Kominfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *